Peranan Ekonomi Koperasi dan UKM di Indonesia

Peranan UKM di Indonesia memang sangat menguntungkan bagi pendapatan negara.Karena dengan banyaknya UKM yang terdapat di setiap lingkungan maupun daerah , bisa memperbesar lapangan kerja. Tanpa adanya UKM negara kita mungkin termasuk negara yang sangat miskin dengan lapangan kerjanya. UKM bisa dijalankan oleh siapapun yang bisa mengoperasikannya, dengan sesuatu inovasi juga kreatifitasnya masing-masing.

UKM juga bisa menyalurkan bakat-bakat yang terimpan dari seseorang. Dengan biaya pemasaran yang tejangkau, berkreasi menghasilkan suatu produk dan mendirikan suatu cabang kecil itu merupakan salah satu contoh kesuksesan dari UKM yang berhasil. Maka dari itu tidak ada salahnya kita sebagai generasi muda mencoba membantu negara kita sendiri dengan ikut serta membangun UKM dan koperasi yang ada.

oleh : Astried Herera

Read more ...

Permasalahan yang dihadapi oleh UKM di Indonesia sangat bervariasi namun demikian pada pokoknya dapat dikelompokkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akses pasar; kelemahan dalam pendanaan dan akses pada sumber pembiayaan, kelemahan dalam organisasi dan manajemen, kelemahan dalam kapasitas dan penguasaan teknologi, serta  kelemahan dalam membangun jaringan usaha.

Beberapa studi yang berkenaan dengan akses pasar menyimpulkan bahwa UKM pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar. Mereka tidak memahami dan tidak memiliki informasi tentang pasar potensial atas barang dan jasa yang dihasilkan, tidak memahami sifat dan prilaku konsumen pembeli hasil produksinya, UKM juga sering gagal bertransaksi dalam kegiatan ekspor karena tidak terbiasa dengan praktek-praktek bisnis internasional. Kasus yang sering pula terjadi khususnya bagi UKM yang berorientasi ekspor adalah ketidak mampuan UKM dalam menjaga kualitas dan kontinyuitas produksi, disiplin dalam waktu penyerahan (delivery) maupun cidera janji atas materi-materi yang disepakati.

Untuk pendanaan dan akses pada sumber pembiayaan berpangkal dari keterbatasan UKM dalam penyediaan dukungan keuangan yang bersumber dari internal usaha. Pada sisi lain sumber-sumber keuangan eksternal baik yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun yang berasal dari lembaga keuangan non bank masih belum sepenuhnya berpihak pada UKM. Ketersediaan dana melalui berbagai skim kredit masih terbatas, prosedur perolehan biasanya rumit paling tidak untuk ukuran UKM, dan persyaratan yang cukup berat seperti persyaratan administratif dan jaminan.

Pada aspek organisasi dan manajeman adalah suatu kenyataan bahwa sumber daya manusia (SDM) UKM pada umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki ketrampilan manajemen dan bisnis memadai. Walaupun sebagian dari mereka telah memiliki semangat kewirausahaan pada tingkat tertentu, tetapi tanpa ketrampilan teknis di bidang manajemen, pengorganisasian produksi, penguasaan teknologi informasi maka mereka akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan bersaing dengan pelaku bisnis lain yang sudah terbiasa menerapkan ketrampilan manajemen modern.

Kelemahan utama dalam aspek teknologi terutama berkenaan dengan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk yang selalu dapat mengikuti perubahan permintaan pasar. Sehingga barang-barang yang dihasilkan umumnya konvensional, kurang mengikuti perubahan model, disain baru, pengembangan produk dan bahkan mereka tidak menyadari pentingnya mempertahankan hak patent.

 Networking atau jaringan bisnis merupakan unsur baru keunggulan bersaing dan penetrasi pasar. Akibat kualitas SDM yang masih rendah penguasaan teknologi informasi yang terbatas, maka UKM pada umumnya belum mampu membangun jaringan bisnis dan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi. Cara-cara pemasaran maupun pengadaan bahan baku masih terbatas pada cara-cara konvensional menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan potensi pasar melalui pengembangan jaringan bisnis. 

sumber : http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/DR.%20Ir.%20Sutrisno%20Iwantono.htm

Read more ...

Menkop dan UKM: Pertumbuhan Ekonomi Nasional Semakin Tinggi

Jakarta, SENTANAonline.com

MENTERI Koperasi dan UKM RI DR. Syarief Hasan mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional semakin tinggi. Hal ini ditandai bahwa pemerintah RI melalui APBN telah mentransfer langsung dana Rp 500 triliun dari total APBN 2012 Rp 1.500 triliun ke daerah seluruh Indonesia.

"Selain itu, Kementerian dan Lembaga Negara seperti Kemenkop dan UKM RI juga mengalokasikan anggaran program seperti pelatihan dan praktik usaha untuk memotivasi daerah terus memperbanyak generasi muda menimba ilmu wirausaha baru seperti di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini. Saya bangga bahwa sudah sekitar 9 % wirausaha dari jumlah penduduk Provinsi Sumbar, sedangkan nasional baru 1,56 persen,” ujar Syarief Hasan dalam pidato pembukaan acara Gelar Produk Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) Tahun 2012 di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar,Provinsi Sumbar,Senin lalu.

“Oleh karena itu daerah-daerah lain hendaknya memperbanyak jumlah pelaku usaha dari generasi muda, timba ilmu melalui pelatihan seperti program TPKU (Tempat Praktek ketrampilan Usaha) di lembaga pendidikan terpadu ini," tambahnya.

Dia juga mengatakan bahwa dengan semangat dan komitmen yang kuat  akan menjadikan daya saing bangsa indonesia akan lebih baik di tingkat internasional. "Dalam bersaing kita tidak cukup dengan hanya mengandalkan modal saja tetapi para pelaku usaha kecil menengah dan koperasi juga harus bisa menciptakan produk – produk baru yang mempuyai kualitas bagus agar daya saing dan eksistensi usaha terus terjaga” tegasnya.

Untuk itu diharapkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah dan stake holder yang terkait akan dapat membagun ekonomi bangsa indonesia jauh lebih baik di masa-masa mendatang.

Ia berharap, Sumatra Barat yang memiliki potensi besar dalam tatanan perekonomiannya bisa melahirkan wirausaha tangguh antara 10 hingga 20 tahun mendatang. Masyarakat Sumbar dinilai memiliki talenta wirausaha yang tinggi sehingga jika kemampuan itu dieksploitasi, pertumbuhannya akan meningkat pesat.

"Kami optimis peningkatan wirausaha di Sumatra Barat bisa tumbuh pesat. Apalagi keberadaan koperasinya sebagai wadah pembinaan calon wirausaha memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan kapasitas usaha anggotanya," ujarnya.

Ia mengatakan kemandirian pengelola koperasi di Padang dan kreativitasnya diharapkan mampu mendorong peran anggota jadi lebih mandiri. Pemerintah juga mendorong mereka melalui instrumen pembiayaan, yakni melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

Syarif Hasan juga menyampaikan rasa bangganya terhadap program-program pendidikan yang telah diterapkan di pondok pesantren modern Nurul Ikhlas yang telah menerapkan program pendidikan empat bahasa, karena bahasa mempunyai peranan penting didalam persaingan global yang sedang terjadi pada saat sekarang ini.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),Kemenkop dan UKM RI, Prakoso BS yang turut mengikuti kunjungan kerja Menkop dan UKM RI ke Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar kepada SENTANA mengatakan, gelar Produk Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) Tahun 2012 ini merupakan yang pertama di Indonesia. 

"Gelar produk unggulan hasil karya peserta didik ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi dan kreatifitas produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan peserta program TPKU kepada masyarakat luas dan menjalin kerjasama antar lembaga pendidikan  dan meningkatkan wawasan tentang dunia usaha bagi pengelola maupun siswa lembaga pendidikan peserta program TPKU secara nasional," paparnya.

Hadir dalam acara itu Pembina Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas, Ir Azwar Anas (mantan gubernur Sumbar dan mantan Menteri era Orde Baru), Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Ketua DPRD Provinsi Sumbar Bupati Tanah Datar, M.Shadiq Pasadigoe, empat Deputi dari Kemenkop dan UKM RI serta undangan lainnya.

Dalam kesepatan itu Bupati M. Shadiq mengatakan bahwa Gelar Produk Tempat Praktek Keterampilan Usaha yang ada di pondok pesantren modern Nurul Ikhlas ini nantinya diharapkan akan mampu menciptakan generasi-generasi muda yang terampil serta mempunyai visi dan misi yang jelas dalam menyongsong era globalisasi yang menuntuk agar kita mampu berbuat dan berkarya demi kemajuan ekonomi bangsa.

Sebelumnya Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa pada saat sekarang ini para pelaku usaha yang ada sudah harus mampu bersaing di kancah pasar nasional maupun pasar internasional, untuk mencapai hal tersebut kita harus mampu menciptakan produk-produk yang mempunyai kualitas tinggi dan selalu memperhatikan peluang yang ada di pasar. "Perkiraan sampai sekarang ini sudah 9 % pelaku wirausaha dari jumlah penduduk Provinsi Sumbar," ujarnya.

Peserta Gelar Produk TPKU sejumlah 57 TPKU dari seluruh Indonesia. Mereka berasal dari 26 provinsi yang telah menerima afasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM berupa dana tunai sebesar Rp100 juta untuk tiap TPKU. Jumlah TPKU yang telah difasilitasi pembiayaannya oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 1.209 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara umum lembaga pendidikian kejuruan yang dipilih menangkap program TPKU yang jauh dari kota besar.(BET)

bahasan lainnya ..

Peranan UKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan kerja

Data statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuah media massa, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit.  Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja. Maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5 % dengan pertumbuhan UKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor ril.

Dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian secara absolute memiliki kontribusi lebih besar dari pada sector pertambangan, sector industry pengolahan dan sektor industry jasa. Arah perkembangan ekonomi seperti ini akan menimbulkan kesenjangan pendapatan pendapatan yang semakin mendalam antara sector yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan menyerap tenaga kerja lebih sedikit.

Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari UB juga terlihat selama periode 2002 – 2005. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja rata rata sebesar 96,66% terhadap total keseluruhan tenga kerja nasional sedangkan UB hanya memberikan kontribusi rata rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional(table bawah). Tinggi kemampuan UKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usaha besar mengindikasikan bahwa UKM memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katub pengaman permasalahan tenaga kerja (pengangguran)

Pada tahun 2004 dan 2005 jumlah Tenaga kerja disektor pertanian, peternakan,  kehutanan dan perikanan memberikan andil besar yaitu 53,33 % dan 52,74% terhadap total tenaga kerja pada skala usaha UK,  pada periode yang sama distribusi tenaga kerja pada skala UM yang terbesar bekerja disektor industry pengolahan masing masing 25,95 % dan 26,61 %. Begitu juga pada skala UB paling dominan tenaga kerjanya bkerja disektor industry pengolahan masing masing sebesar 93,39 % dan 93,16% untuk tahun 2004 dan 2005

Table Distribusi penyebaran Tenaga Kerja Usaha Kecil,

Menengah dan Besar Menurut sector ekonomi

Tahun 2004 dan 2005 (persen)

Sektor Ekonomi	2004				2005
	UK	UM	UB	JML	UK	UM	UB	JLH
1.Pertanian, peternakan, kehutanandan perikanan	53,33	12,47	1,58	48,27	52,74	12,23	1,62	47,81
2. pertambangan dan penggalian	0,42	1,97	0,47	0,55	0,46	2,13	0,54	0,60
3.industry pengolahan	9,70	25,95	93,39	13,85	10,19	26,61	93,16	14,19
4.listik air dan gas dan air bersih	0,01	1,28	0,33	0,12	0,01	1,23	0,34	0,12
5. bangunan	0,46	4,58	0,24	0,79	0,47	4,64	0,25	0,80
6. perdagangan hotel dan restoran	24,76	24,34	1,11	23,39	25,07	24,70	1,18	24,27
7.pengangkutan dan komunikasi	4,67	5,14	0,59	4,57	4,59	5,07	0,61	4,50
8.keuangan persewaan dan jasa perusahaan	0,20	5,16	0,60	0,62	0,18	4,66	0,57	0,56
9. jasa jasa	6,45	19,12	1,68	7.31	6,30	18,74	1,73	7,16
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SUMBER       : MENEKOP DAN UMKM dan BPS,2005

Selanjutnya dari aspek pembentukan PDB, secara umum UKM masih memberikan kontribusi lebih besar dibandingkna usaha besar lihat table. Selama periode 2002 -2005 secara total peranan  UMKM masih daiatas 50%, ini menunjukkan UKM masih memiliki peranan sangat penting dalam menciptakan nilai tambah. Namun demikian dalam kurun waktu 3 tahun terlihat terjadi penurunan peran UKM dalam memberikan kontribusi terhadap total PDB, ini dapat memungkinkan mulai terjadinya pergeseran usaha kecil bergeser keUsaha memengah dan usaha menengah bergeser ke usaha besar. Pada skala usaha kecil dari 40,62% pada tahun 2002 menjadi 38,08% pada tahun 2005 pada skala usaha menengah dari 16,54% menjadi 16,13 persen sebaliknya peran usaha besar semnagkin bertambah dari 42,84 % pada tahun 2002 menjadi 45,78% pada tahun 2005.

Tabel  Rata Rata Struktur PDB Usaha Kecil, Menengah, dan Besar tahun 2001 – 2004 (persen)

LAPANGAN USAHA	Rata Rata 2001 – 2004
	UK	UM	UB	Jumlah
1.Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	85,89	9,05	5,06	100,00
2. pertambangan dan penggalian	7,42	3,09	89,49	100,00
3.industry pengolahan	14,95	12,80	72,25	100,00
4.listik air dan gas dan air bersih	0,54	7,34	92,12	100,00
5. bangunan	43,57	22,61	33,82	100,00
6. perdagangan hotel dan restoran	75,19	21,06	3,75	100,00
7.pengangkutan dan komunikasi	35,35	26,40	38,25	100,00
8.keuangan persewaan dan jasa perusahaan	16,17	46,32	37,51	100,00
9. jasa jasa	35,78	7,22	57,00	100,00
PDB	40,65	15,39	43,96	100,00
PDB TANPA MIGAS	46,00	17,27	36,73	100,00

Dari penejelasan diatas dapat dinyatakan bahwa UKM merupakan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengatasi masalah pengangguran diindonesia. Sementara itu UB hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun aspek enyerapan tenaga kerja sangat kecil

Dhard Dan Lydall(1961) menyatakan bahwa UKM menjanjikan manfaat ekonomi yang lebih besar meliputi penciptaan kesempatan kerja, sumber pendapatan masyarakat, berpihak masyarakat pedesaan dan kota kecil, serta menambah jiwa kewirausahaan. Tambunan, et. Al(2002) menyatakan bahwa UKM mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus distribusi pendapatan yang merata, sesuai dengan karakteristiknya bersifat padat tenaga kerja dengan ketrampilan sedang, berbasis Sumberdaya Lokal, mengunakan tekhnologi tepat guna dan bersifat fleksible. Kalau saja strategi dan pilihan pengembangan industry pengolahan skala besar bersinergi dengan UKM, kinerja perekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk begitu dalam ketika krisis ekonomi melanda. Tidak seperti UB, UKM tahan terhadap gejolak krisis karena memiliki kharakteristik padat tenaga kerja, mengunakan tekhnologi tepat guna, dan hemat devisa.

sumber : http://rayvictory.wordpress.com/2012/05/25/peranan-dan-strategi-ukm-dalam-ekonomi-indonesia/

Read more ...

Peranan Koperasi terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia

Koperasi dan UKM Tingkatkan Ekonomi Nasional

SEJALAN peringatan Hari Koperasi Nasional(Harkopnas) ke-65 di seluruh Indonesia, pengurus, pengawas, pengelola dan anggota, serta penggiat koperasi, semakin terpicu untuk terus berkiprah lebih giat lagi bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi agar semakin mandiri, kuat, dan berdaya Saing, serta semakin besar peranannya dalam perekonomian nasional.

Terukir juga momentum bersejarah bagi gerakan koperasi di Indonesia dan dunia. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sustainable, semakin baik, cukup tinggi saat ini, telah menciptakan banyak peluang ekonomi bagi Koperasi Indonesia. Kedua, arahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa melalui gerakan revitalisasi koperasi adalah salah satu program utama Pemerintah untuk menunjang perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ketiga, PBB telah mencanangkan tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Ounia (International Year Coop-erotiv).

"Kita patut berbangga sebagai warga koperasi, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusinya No 64/136/2012 telah mengakui bahwa peran koperasi, khususnya Koperasi Indonesia, sebagai organisasi usaha telah terbukti, di samping mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi global, juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran rakyat."ungkap Menkop UKM DR Syarifudin Hasan, MM. MBA di sebuah kesempatan saat memenngkati Harkop-Nas di Provinsi Sulawesi Utara.

Dia menegaskan, memasuki tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014 Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2009 berhasil membentuk 17O4H unit Koperasi Indonesia. Lalu, jumlahnya naik menjadi 177.482 unit koperasi pada 2010. Pada 2011, jumlahnya kembali naik menjadi 188.181 unit koperasi. Hingga paruh 2012 ini, jumlah Koperasi Indonesia telah mencapai 192.443 unit dengan anggota sebanyak 33.687.417 orang.

"Peningkatan jumlah unit koperasi tersebut, tak lepas dan dukungan program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dan Kemenkop UKM bekerjasama dan sinergi dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)," tutur Menkop UKM Syarif Hasan.Namun saya menyadari bahwa masih terdapat banyak koperasi yang tidak aktif. Untuk itu melalui Gemaskop, kita harus mendorong agar koperasi-koperasi yang tidak aktif tersebut segera bangkit aktif untuk menggapai kemakmuran."

"Kepada para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi UKM Provinsi, Kabupaten dan Kota, saya harapkan harus lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, karena hanya melalui pembinaan intensif akan menghasilkan koperasi yang kuat, besar, dan mandiri, serta memiliki SDM, manajemen, dan penguasaan teknologi yang tinggi dan berkualitas," tambah Menkop UKM.

"Karenanya saya menyadari, bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Koperasi adalah tidak mudah serta penuh tantangan dan kendala. Untuk itu diperlukan perhatian dan komitmen tinggi Tingkatkan pembinaan dan pengembangan perkoperasian dengan jiwa, semangat, prinsip, dan nilai-nilai koperasi," ujar Menkop UKM DR Syarifudin Hasan, MM, MBA.

Hingga saat ini, tambah Menkop, di Tanah Air telah ada 8 Provinsi Penggerak Koperasi, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Serta sebanyak 134 Kabupaten dan Kota Penggerak Koperasi. Bahkan, 26 Kabupaten dan Kota di antaranya, ada yang sudah dua kali terpilih sebagai Kab/Kota Penggerak Koperasi.

"Tingkatkan terus sinergi dan kerja sama antarkoperasi atau koperasi dengan Badan Usaha lainnya. Beri dukungan dan fasilitasi, baik dalam penanganan kualitas SDM. kelembagaan, dan usaha, serta kemudahan koperasi dalam mengakses perijinan maupun permodalan, melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Semangat kebangsaan dan gotong royong harus dijadikan sebagai salah satu spirit dalam pemberdayaan koperasi secara integral dari seluruh komponen bangsa," harap Menkop Syarif Hasan.

Sumber : Jurnal Indonesia

Read more ...